TAMBANG TODAY

TAMBANG, 21 Mar 2011 | 07.48

Pemerintah Bentuk UPT Untuk Awasi Tambang Di Daerah

Syawaluddin Lubis

Saifudin
saifudin@tambang.co.id

Jakarta – TAMBANG. Direktur Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ir. Syawaluddin Lubis MT menilai, keselamatan kerja di lingkungan pertambangan sampai saat ini masih cukup rentan.

Ini terjadi, karena pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) belum diikuti oleh pengawasan yang ketat. Maka dari itu, pemerintah berencana membentuk UPT (Unit Pengawas Tambang, red) guna meningkatkan pengawasan terhadap operasi pertambangan di daerah.

Hadir sebagai pembicara dalam “Indonesian Coal Conference” di Jakarta, Senin, 21 Maret 2011, Syawal mengatakan sejauh ini yang menjadi kendala keselamatan kerja di lingkungan pertambangan adalah terlalu banyak dikeluarkan IUP, sementara pengawasannya tidak dicermati.

Padahal pengawasan disektor pertambangan sudah lama menjadi fokus perhatian, yang dituangkan dalam Undang-Undang (UU) Pertambangan No. 11 tahun 1967 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 4 tahun 2009. Pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan terutama ditujukan untuk keselamatan kerja.

Terkait hal itu, ujarnya, ke depan Kementerian ESDM berencana meningkatkan pembinaan keselamatan kerja terhadap perusahaan-perusahaan tambang di Indonesia. Sebelumnya pemerintah cenderung hanya melakukan pengawasan, tanpa memberikan petunjuk bagaimana pengawasan itu seharusnya dilakukan.

Pembinaan yang dilakukan pemerintah di antaranya adalah dengan membentuk UPT atau perwakilan di daerah-daerah, untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan.

Hal ini dilakukan karena masih banyak perusahaan-perusahaan tambang yang belum memiliki Kepala Teknik Pertambangan yang bertugas melakukan pengawasan. Pelaksanaan operasi pertambangan pun banyak yang belum dilakukan sesuai prosedur yang benar.

Misalnya banyak perusahaan tambang yang melakukan kegiatan peledakan tidak oleh ahlinya. Maka dari itu, perusahaan perlu memiliki Kepala Teknik Pertambangan yang dapat mengawasi hal tersebut. Agar semua dapat dilakukan sesuai keahliannya.

Syawaluddin menambahkan, pengawasan keselamatan pertambangan tidak akan berhasil jika hanya dilakukan oleh pemerintah. Melainkan harus dari inisiatif pihak perusahaan tambang sendiri. Kepala Teknik Pertambangan di setiap perusahaan harus dapat mengawasi penuh setiap kegiatan yang dilakukan.

"Perlu adanya Kepala Teknik di tiap perusahaan karena merekala h yang lebih banyak terlibat dalam kegiatan di perusahaannya," jelasnya. Sayangnya, lanjut Syawal, masih banyak perusahaan yang meski memiliki Kepala Teknik Tambang, namun orang yang ditunjuk tidak memiliki kewenangan untuk masuk ke seluruh kawasan tambang.

“Karena itu disaat pengangkatan Kepala Teknik, perlu dilakukan juga perjanjian secara tertulis oleh Top Management perusahaan, agar Kepala Teknik Tambang memiliki wewenang penuh terutama dalam memasuki wilayah tambang. Dengan demikian pengawasan dapat secara optimal dilakukan,” pungkasnya.


Berita Lain